Siapa dan bagaimana politik SBY ?
Kado Terakhir Presiden SBY untuk Bangsa dan Dukungannya Pada Jokowi
JAKARTA (voa-islam.com) - Jika semua orang hari ini ditanya, apa
kado terakhir paling indah dari masa kepemimpinan presiden SBY selama
sepuluh tahun sejak 2004?
Orang akan menjawab, Pak SBY tidak bersedia menaikkan harga BBM, meskipun didesak oleh Jokowi Cs.
Sepintas penolakan SBY untuk menaikkan harga BBM terasa sangat indah,
dan disambut kesyukuran nan tinggi. Akan tetapi bila kita jeli,
penolakan SBY hanya semacam cara mengelabui opini publik agar terbangun
citra positif sebelum dia pensiun jadi presiden.
Kado sesungguhnya yang dipersembahkan SBY buat rakyat Indonesia
sangatlah busuk. Rapi sekali presiden SBY memainkan politiknya sampai
akun terkenal Triomacan2000Back pun tertipu.
Di akhir-akhir jabatan SBY memukulkan gong terakhir, sebagai tanda
berakhirnya masa jabatan dia, sekaligus sebagai pukulan mematikan
terakhir buat bangsa Indonesia.
Tidak mungkin Jokowi-JK bisa meraih kemenangan dalam Pilpres 9 Juli
2014, tanpa bantuan plus dukungan SBY. Secara politik formal Partai
Demokrat mendukung Prabowo-Hatta, tapi secara mesin politik di lapangan
dan jejaring birokrasi SBY berperan significant memenangkan Jokowi-JK.
SBY Memenangkan Jokowi
Mungkin saja banyak orang tak percaya, tapi penulis berhasil
kumpulkan kepingan-kepingan fakta yang mengerucut kesimpulan, Pak SBY
berperan besar memenangkan Jokowi-JK.
Antara pihak SBY dengan Jokowi-JK terjalin komunikasi saling
pengertian, terutama dihubungkan perkara-perkara hukum yang mengancam
keluarga Cikeas bilamana SBY sudah tak berkuasa lagi.
SBY sudah mendapat garansi perlindungan hukum dari tim Jokowi-JK,
maka dari itu ia bekerja keras memenangkan Jokowi-JK dan melindungi yang
bersangkutan dari risiko-risiko politik.
International Herald Tribune pada 8 Agustus 2003, memuat pernyataan
baiat kesetiaan SBY ke pemerintah Amerika. Kala itu SBY berkata, “I love United States with all its faults. I consider it may second country”.
Majalah Time edisi 10 Juli 2009 menurunkan tulisan Ishaan Tharoor
berjudul, Susilo Bambang Yudhoyono: The Man Behind Indonesia’s Rise.
Cermati fakta ini!
Ini kata kunci penting membaca permainan politik SBY. Ia tetap sosok
yang sama, tak berubah, ia tetap SBY yang dulu. SBY berada di domain
eksekutor kepentingan asing, khususnya Amerika.
Kala Pilpres 9 Juli 2014 mempertemukan dua pasangan Prabowo-Hatta dan
Jokowi-JK, sudah pasti SBY memihak garis politik Jokowi sebagai proxy
kepentingan ‘asing dan a seng’.
Pemimpin proxy akan memihak sesama proxy, tak mungkin mengambil lawannya.
Bila kemudian Partai Demokrat merapat ke kubu Prabowo-Hatta, tidak
bisa cepat dibaca bahwa ia mengesankan dukungan politik SBY ke kubu
Prabowo-Hatta.
Lihat saja DPP Partai Demokrat merapat ke kubu Prabowo-Hatta pada 30 Juni 2014, sedangkan Pilpres digelar 9 Juli 2014.
Hanya berselang 9 hari sudah Pilpres. Dipotong masa tenang, dukungan
Partai Demokrat tidak ada artinya, juga tidak mempengaruhi sikap para
pemilih Partai Demokrat karena mereka punya waktu banyak untuk
berpikir sendiri sebelum menentukan pilihan.
Tapi manuver Partai Demokrat itu besar artinya untuk menyembunyikan
agenda politik SBY sesungguhnya, yakni anti politik kemandirian ala
Prabowo dan mendukung penuh politik proxy ala Jokowi.
Dengan dukungan resmi Partai Demokrat, SBY telah mengamankan citra
politiknya di mata rakyat Indonesia yang menginginkan kemandirian.
Untuk memastikan kesimpulan ini, mari merujuk kembali pernyataan SBY
saat berada di Baruga Pak Letnan pada Mei 2014. Pernyataan ini disiarkan
juga oleh Suara Demokrat melalui situs www.youtube.com. Kompas.com
memuat pernyataan itu dalam tulisan bertitle, SBY Sebut Ada Janji Capres
yang Berbahaya.
Cermatilah isi pernyataannya, “Kalau didengarkan janji-janji kampanye
sekarang menurut saya ada yang berbahaya. Misalnya, kalau seorang
capres ada yang mengatakan, kalau saya jadi presiden, akan saya
nasionalisasi semua aset, diambil alih semuanya. Nanti yang
perjanjiannya sudah di era Bung Karno dan Pak Harto, dan sekarang, hari
ini dinasionalisasi aset asing di Indonesia, besok kita akan dituntut
di arbitrase internasional. Lusa kita akan kalah. Kalahnya akan
memorak-porandakan perekonomian kita, dampaknya sangat dahsyat”.
Cermati pernyataan itu, SBY jelas tidak mendukung ide nasionalisasi
aset-aset negara yang dikuasai asing dan terlihat ketakutan kalah dalam
proses arbitrase internasional. Itulah tipikal pemimpin yang katanya
nasionalis, religius, peduli bangsa.
Cermati lagi pernyataan selanjutnya yang lebih jelas, “Saya tidak
akan mendukung capres manapun yang janji-janjinya justeru membahayakan
bangsa kita. Itu maksud saya concern pada platform dan janji kampanye”.
(nasional.kompas.com, 7 Mei 2014)
Pernyataan ini dikeluarkan sebulan setelah Pileg 9 April 2014, di
mana suara Partai Demokrat mengalami kemerosotan tajam. Jauh sebelum
Pilpres digelar, SBY sudah memetakan posisi politiknya untuk tidak
mengusik kepentingan asing, sama seperti misi Jokowi. Malahan SBY
mengklaim, demikian itulah platform politik dia.
Presiden SBY di sini memainkan strategi “dua kaki”. Secara formalis
politis ia berdiri di pihak Prabowo-Hatta, secara mesin politik dan
dukungan birokrasi membela Jokowi-JK.
Justeru peranan ini sangat besar pengaruhnya menimbulkan degradasi
bagi tim Prabowo-Hatta. Orang yang mereka percayai terbukti memberikan
daya dukung luar biasa buat tim lawan.
Pak SBY lebih banyak memainkan strategi pencitraan sehingga terkesan
pro agenda politi Prabowo-Hatta, tapi secara realistik ia sepenuh hati
mendukung Jokowi-JK. Permainan peran yang dilakukan SBY tak urung telah
menipu jutaan manusia, termasuk menyesatkan akun Triomacan2000back.
Berulang-ulang akun Triomacan2000 melansir analisa-analisa
membingungkan. Katanya SBY akan begini, SBY akan begitu, SBY bisa
begini, SBY bisa begitu, SBY sedang jalankan strategi ini, itu, ita
dan eti. Mana yang benar?
Penulis simpulkan, tak mungkin Jokowi-JK bisa menang, bisa melakukan
kecurangan massif dan sistematik, tanpa dukungan mesin politik SBY. Coba
cermati mengapa Partai Demokrat sangat telat memberikan dukungan ke
kubu Prabowo-Hatta?
Karena SBY ingin memastikan lebih dulu skenario pemenangan politik
proxy berjalan lancar, saat yang sama skenario mengalahkan politik
kemandirian juga sudah mantap.
Setelah semua pranata politik terarah memenangkan kubu politik proxy
(seperti jati diri politik SBY selama sepuluh tahun terakhir) baru SBY
bangun citra, seolah memihak kubu kemandirian.
Gombal.
Untuk memantapkan kesimpulan demikian, penulis ajak pembaca mencermati fakta-fakta lapangan sebagaimana di bawah :
1) Jokowi sebagai calon presiden terindikasi merupakan keturunan
tokoh PKI dari Giriroto Boyolali, tapi tidak ada kesungguhan SBY buat
membendungnya, padahal sesuai aturan berlaku para pejabat harusnya
steril dari unsur PKI.
2) SBY tidak mendesak, memproses, menggerakkan pranata hukum,
terutama KPK dan Kejagung, untuk mempercepat proses hukum kasus korupsi
Transjakarta yang melibatkan Gubernur DKI, Joko Widodo. Kasus ini sudah
muncul sejak setahun sebelum Pilpres.
3) SBY membiarkan saja campur tangan asing, terutama pengusaha
Tiongkok debitor BLBI, melakukan back up penuh kepada gerakan pemenangan
Jokowi-JK. Secara aturan hukum intervensi itu dilarang dan pemerintah
punya kekuatan intelijen buat jaga kedaulatan negara.
4) SBY tidak mendukung Bawaslu yang merekomendasikan pemilu ulang
pada 5.800 TPS yang diindikasikan terjadi kecurangan. Sebagai kepala
negara, pemimpin pelaksanaan hukum dan proses demokrasi, tidak sulit
mendukung pemilu ulang. Tapi SBY tidak mendukung ke sana.
5) SBY tidak pernah mengeluarkan sepatah pun kalimat yang menegaskan
telah terjadi kecurangan secara massif dan sistematik dalam pelaksanaan
Pilpres Juli 2014. Padahal partai SBY secara formal dirugikan oleh hasil
kecurangan yang ada.
6) Tatkala tertangkap 35 hacker asal China dan Korea di Semarang,
pemerintah SBY membiarkan kasus itu berlalu, tanpa ada keseriusan
mengembangkannya menjadi prioritas hukum. Mengapa para hacker hanya
dideportasi saja tanpa sanksi apa pun? Bagaimana dengan negara asal para
hacker serta user-nya, apa tidak ada peringatan atau protes? SBY hanya
memilih diam.
7) SBY mendiamkan terjadinya aliran dana besar-besaran dari luar
negeri masuk ke Indonesia, sebelum pelaksanaan Pilpres. Aliran dana ini
sudah dalam pantauan intelijen, tapi dibiarkan lolos menjadi dukungan
finansial buat pasangan tertentu untuk melakukan modus money politic.
8) Beberapa hari sebelum MK mengumumkan hasil sengketa Pilpres 21
Agustus 2014, kandidat cawapres Jusuf Kalla, Megawati, Sofyan Wanandi
melakukan kunjungan ke Amerika. Alasannya menengok orang sakit. Tapi
beredar kabar mereka bertemu tokoh teras Amerika, Bill Clinton
dan Obama.
Sayangnya lagi-lagi SBY diam saja. Secara aturan diplomasi seorang
kandidat pemimpin negara (cawapres) tidak dibenarkan melakukan kunjungan
ilegal, apalagi di saat-saat genting menjelang pengumuman gugatan di
MK. Itu bisa dicurigai sebagai bentuk menggadaikan kedaulatan negara
buat kepentingan asing.
9) Menurut Triomacan2000, SBY mendukung keputusan MK menolak gugatan
Prabowo-Hatta, dengan alasan empat dari sembilan hakim MK ialah orangnya
SBY. SBY ingin menjaga citra di mata dunia bahwa dia tidak intervensi
proses demokrasi.
Tapi di situ SBY justeru melakukan intervensi hukum dengan dibalut
alasan-alasan politik, untuk tujuan pencitraan pribadi. Triomacan juga
membeberkan fakta, Prabowo sudah berusaha berkali-kali menghubungi SBY
lewat telepon atau SMS, tapi selalu tidak mendapat respon.
Triomacan berdalil ke Prabowo, SBY tidak percaya dengan orang-orang
di sekitar Prabowo yang diindakasi tidak bersih. Mungkin saja di tim
Prabowo ada yang mendukung tim lawan, tapi meyakini SBY bersih dari
semua muslihat untuk memenangkan Jokowi terlalu berlebihan.
Banyak fakta bisa digelar, SBY setali tiga uang dengan politik proxy
Jokowi. Maka dari itu sulit dipercaya apabila SBY mendukung agenda
politik Prabowo-Hatta. Jauh panggang dari api.
Sejak masuk dunia politik, SBY sudah menjadi proxy kepentingan asing.
Tak mungkin dia akan berubah tiba-tiba hanya dalam waktu beberapa
bulan.
Pernyataan SBY yang pro ‘asing dan a seng’ sudah terang sekali, “Saya
tidak akan mendukung capres manapun yang janji-janjinya justeru
membahayakan bangsa kita. Itu maksud saya concern pada platform dan
janji kampanye”. (nasional.kompas.com, 7 Mei 2014) SBY nyata bersikeras
dengan dengan platform-nya untuk menjaga kepentingan asing.
SBY inilah tipe jenderal busuk yang mabuk pencitraan. Dia ingin
dikesankan pro rakyat dengan mendukung pasangan Merah-Putih. Dia ingin
dikesankan pro demokrasi oleh dunia, dengan tidak mendukung gugatan
hukum tim Prabowo-Hatta ke MK.
Dia ingin dikesankan sebagai “good boy” oleh asing
dengan mendukung pemenangan Jokowi-JK. Dia ingin dikesankan pro rakyat
kecil dengan menolak menaikkan BBM. Begitulah cara Presiden SBY
memberikan ‘kado terakhir’ buat rakyat Indonesia.
Di atas semuanya SBY sudah mengantongi jaminan perlindungan hukum
dari kubu Jokowi-JK. Bisa dibaca dari beberapa signal yang selalu
dikatakan SBY, “Tidak ada orang yang kebal hukum di negeri ini”.
Secara verbal begitu kalimatnya, tapi secara implisit SBY ingin
berkata kalau dia sudah dapat jaminan kekebalan hukum dari orang-orang
Jokowi. Apa buktinya pernyataan ini?
Mari kita lihat lima tahun ke depan, beranikan Jokowi-JK menyasar
keluarga Cikeas dengan jerat hukum korupsi? Lain dari pada itu, presiden
SBY justeru tega menjebloskan kader-kader Partai Demokrat
atau menterinya sebagai tumbal kasus korupsi.
Fakta terakhir ialah Jero Wacik yang ditersangkakan oleh KPK. Kita
tahu, Jero Wacik ialah loyalis SBY. Partai Demokrat jadinya hanya
semacam batu pijakan buat SBY untuk menyalurkan ambisi politik
pribadinya. Kasihan betul.
Sudah begitu, menurut aturan terbaru, pasca pensiun presiden dan
wapres mendapat fasilitas besar dari negara. Termasuk hak perlindungan
Paspampres secara penuh untuk diri dan keluarganya. Seakan ia sudah
merasa bersalah duluan, jadi perlu perlindungan istimewa.
Masyarakat harus tahu, inilah kado terakhir yang dipersembahkan SBY
buat bangsa, yakni strategi cari aman atau politik ‘di sini senang di
sana senang’. Tapi yang paling mengambil keuntungan dari permainan ini
ialah SBY sendiri dan keluarganya. Sangat busuk dan lucah!
Jangan pernah lupakan statemen sang presiden manakala menyatakan baiat kesetiaan ke pemerintah Amerika, “I love United States with all its faults. I consider it my second country”. Kata kunci politik proxy ada di situ.
[By : Sandi Karunia] sumber voaislam.com 20 september 2014.luk
Komentar
Posting Komentar